Menyelusuri kewenangan Bakamla dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh masyarakat. Bakamla, atau Badan Keamanan Laut, memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut Indonesia.
Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum di laut, Bakamla memiliki tugas yang berat untuk melindungi perairan Indonesia dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kewenangan Bakamla dalam melakukan patroli dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di laut sangatlah penting untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia.
Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, kewenangan Bakamla telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan. Dalam undang-undang tersebut, Bakamla diberikan wewenang untuk melakukan tindakan pengamanan, penegakan hukum, dan penindakan terhadap pelanggaran hukum di laut.
Selain itu, Bakamla juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti TNI AL dan KKP, dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia. Dengan adanya kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga terkait, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menjaga keamanan laut Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Center for Law of the Sea (ICLOS), Hikmahanto Juwana, kewenangan Bakamla dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia merupakan hal yang sangat penting. Menurutnya, Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga diperlukan lembaga yang memiliki kewenangan dan kapabilitas untuk menjaga keamanan laut.
Dengan demikian, menyelusuri kewenangan Bakamla dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia merupakan langkah yang penting untuk memastikan keamanan dan kedaulatan laut Indonesia tetap terjaga. Semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, perlu mendukung upaya Bakamla dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan laut Indonesia.