Peran peraturan hukum laut sangat penting dalam meningkatkan keamanan maritim di Indonesia. Hukum laut adalah seperangkat aturan yang mengatur aktivitas di perairan laut, mulai dari pelayaran hingga eksploitasi sumber daya alam. Keberadaan peraturan hukum laut ini menjadi landasan utama bagi negara-negara untuk menjaga ketertiban dan keamanan di laut.
Menurut Pakar Hukum Laut Indonesia, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Peraturan hukum laut berperan sebagai alat kontrol negara dalam mengelola wilayah lautnya, termasuk dalam upaya meningkatkan keamanan maritim.” Hal ini sejalan dengan pendapat Kapten Laut (P) Wisnu Wardana, Direktur Operasi Laut Kementerian Perhubungan, yang menyatakan bahwa “tanpa peraturan hukum laut yang jelas dan ditaati, sulit bagi Indonesia untuk mencapai keamanan maritim yang optimal.”
Dalam implementasinya, peraturan hukum laut di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-Undang tersebut mengatur berbagai aspek terkait pemanfaatan laut, termasuk pengelolaan sumber daya alam, keamanan laut, dan perlindungan lingkungan laut. Melalui Undang-Undang tersebut, Indonesia berkomitmen untuk menjaga keamanan maritim dan melindungi kedaulatan lautnya.
Namun, tantangan masih terus muncul dalam upaya meningkatkan keamanan maritim di Indonesia. Beberapa pelanggaran peraturan hukum laut sering terjadi, seperti penangkapan ikan ilegal, pencurian sumber daya alam, dan tindakan kejahatan di laut. Hal ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum laut yang lebih ketat dan efektif.
Untuk itu, peran peraturan hukum laut harus terus diperkuat dan ditingkatkan dalam rangka meningkatkan keamanan maritim di Indonesia. Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan lautnya agar tetap aman dan sejahtera bagi seluruh masyarakatnya. Dengan menjunjung tinggi aturan hukum laut, kita dapat menciptakan laut yang lebih aman dan berkelanjutan untuk generasi masa depan.