Peran penegakan hukum dalam penyidikan kasus perikanan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam laut. Kegiatan illegal fishing yang marak belakangan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Menurut Kepala Badan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Rasio Ridho Sani, “Penegakan hukum yang kuat dapat menjadi penangkal bagi pelaku illegal fishing. Dengan adanya penindakan yang tegas, diharapkan dapat mengurangi praktik illegal fishing di perairan Indonesia.”
Dalam melakukan penyidikan kasus perikanan, peran penegakan hukum sangat dibutuhkan untuk mengungkap jaringan perdagangan illegal fishing yang kompleks. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zenzi Suhadi, “Penegakan hukum yang efektif harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengawasan di lapangan hingga proses hukum di pengadilan.”
Namun, masih banyak hambatan dalam peran penegakan hukum dalam penyidikan kasus perikanan. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait seringkali menjadi kendala utama dalam menangani kasus illegal fishing. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Zenzi Suhadi, “Diperlukan sinergi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, TNI AL, dan Kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum yang efektif.”
Diperlukan kesadaran bersama dari semua pihak untuk mendukung peran penegakan hukum dalam penyidikan kasus perikanan. Melalui kerjasama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan illegal fishing dapat diminimalisir dan sumber daya laut dapat terjaga keberlanjutannya.