Penegakan Hukum Tindak Pidana Laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Tindak pidana di laut seperti pencurian ikan, penangkapan ilegal, dan perdagangan satwa dilindungi harus ditindak tegas oleh pihak berwajib.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, penegakan hukum di laut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi sumber daya kelautan Indonesia. Beliau menekankan pentingnya kerjasama antara instansi terkait, seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menangani kasus-kasus tindak pidana laut.
Dalam sebuah wawancara dengan Kompas, Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, menyebutkan bahwa penegakan hukum tindak pidana laut masih dihadapkan dengan berbagai kendala, seperti minimnya sumber daya manusia dan teknologi. Namun demikian, beliau juga menambahkan bahwa langkah-langkah konkret seperti peningkatan patroli dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana laut sudah mulai dilakukan.
Pemerintah Indonesia sendiri telah menunjukkan komitmen dalam penegakan hukum tindak pidana laut dengan pembentukan Satgas 115 di bawah koordinasi Bakamla. Satgas ini bertugas untuk melakukan patroli laut guna mencegah dan menindak pelaku tindak pidana di perairan Indonesia.
Dengan adanya upaya penegakan hukum tindak pidana laut yang lebih intensif dan koordinatif, diharapkan keamanan dan kedaulatan laut Indonesia dapat semakin terjaga. Sehingga sumber daya kelautan yang melimpah dapat dinikmati oleh generasi-generasi mendatang.