Peraturan hukum laut merupakan pilar utama dalam pembangunan kelautan Indonesia. Sebagai negara maritim yang memiliki banyak potensi di sektor kelautan, penting bagi Indonesia untuk memiliki peraturan yang jelas dan kuat dalam mengelola sumber daya lautnya.
Menurut Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, “Peraturan hukum laut adalah landasan utama dalam pembangunan kelautan Indonesia. Dengan adanya peraturan yang kuat, kita dapat melindungi sumber daya laut kita dan mengelola dengan baik potensi yang dimiliki.”
Salah satu peraturan hukum laut yang penting adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait kelautan, mulai dari pengelolaan sumber daya laut hingga perlindungan lingkungan laut.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional, “Peraturan hukum laut sangat penting dalam konteks pembangunan kelautan Indonesia karena dapat menjadi acuan bagi negara untuk menjalankan kebijakan kelautan yang berkelanjutan dan berdaya saing.”
Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Indonesia juga memiliki Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Dalam menjalankan peraturan hukum laut, penting bagi Indonesia untuk bekerja sama dengan negara lain dan lembaga internasional terkait. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum laut internasional yang mengatur pengelolaan sumber daya laut secara bersama-sama.
Dengan adanya peraturan hukum laut yang kuat dan jelas, diharapkan Indonesia dapat membangun sektor kelautan menjadi lebih maju dan berkelanjutan. Sehingga, potensi sumber daya laut yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa merusak lingkungan laut. Peraturan hukum laut memang menjadi pilar utama dalam pembangunan kelautan Indonesia. Semua pihak harus mematuhi peraturan ini demi keberlanjutan sektor kelautan Indonesia.