Upaya peningkatan penegakan hukum di laut untuk mencegah tindak kejahatan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum di laut adalah salah satu kunci utama dalam memerangi berbagai jenis kejahatan seperti penyelundupan, pencurian ikan, dan perdagangan manusia.
Dalam upaya meningkatkan penegakan hukum di laut, Bakamla telah melakukan berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kerjasama antar lembaga terkait seperti TNI AL, Polri, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurut Aan Kurnia, kerjasama lintas sektoral sangat diperlukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum di laut.
Selain itu, penggunaan teknologi canggih juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh Bakamla. “Kami telah menggunakan sistem monitoring satelit untuk memantau aktivitas di laut dan mendeteksi dini potensi tindak kejahatan,” ujar Aan Kurnia.
Namun, meski sudah banyak upaya yang dilakukan, tantangan dalam penegakan hukum di laut tetap ada. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, masih banyak kendala seperti minimnya sarana dan prasarana, serta kurangnya koordinasi antar lembaga terkait.
Untuk itu, Prigi menekankan pentingnya peran masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum di laut. “Masyarakat juga harus ikut aktif melaporkan jika menemukan adanya aktivitas mencurigakan di laut,” tambahnya.
Dengan adanya kerjasama lintas sektoral, penggunaan teknologi canggih, dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan upaya peningkatan penegakan hukum di laut dapat semakin efektif dalam mencegah tindak kejahatan di perairan Indonesia. Menjaga keamanan laut bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia.